Gambaran Umum


GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA TANJUNGPINANG

 

Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Tanjungpinang

  • Dinas Perpustakaan dan Arsip mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun dan melaksanakan Kebijakan Daerah dalamurusanPerpustakaan dan A
  • Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perpustakaan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:
    1. perumusan kebijaksanaan teknis dan perencanaan dibidang perpustakaan dan Arsip;
    2. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penataan penertiban pemanfaatan sumber daya Perpustakaan dan Arsip;
    3. pelayanan umum dan teknis Bidang Perpustakaan dan Arsip;
    4. pelaksanaan dan ketatausahaan, meliputi urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; dan
    5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
  • Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  • Dinas Perpustakaan dan Arsip dipimpin oleh Kepala Dinas,  untuk melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  • Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  • Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  • Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  • Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  • Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prisip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparasi dan akuntabilitas publik;
  • Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan; dan
  • Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tata tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.